TEMPO.CO, Jakarta - Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia mengkritik rendahnya serapan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Edhy Prabowo. Hingga September 2020, penyerapan anggarannya hanya 50 persen dari pagu APBN yang sebesar Rp 5,08 triliun.
"Kondisi ini sangat ironis," kata Abdi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 27 November 2020. Lantaran, masyarakat kelautan dan perikanan saat ini sangat membutuhkan stimulus pemerintah untuk keberlanjutan kehidupan mereka.
Selain di KKP secara keseluruhan, DFW menyebut hal yang paling memprihatinkan adalah belanja untuk kegiatan budidaya melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Serapan anggaran hanya sebesar Rp Rp 328 miliar atau 32,24 persen dari pagu sebesar Rp 1,018 triliun.
“Tujuan pemerintah melakukan refokusing anggaran dengan maksud menopang ekonomi pembudidaya akhirnya gagal tercapai,” kata Abdi.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Edhy sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha, dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya.
Baca Juga:
